Terus terang, dua minggu terakhir ini aku bingung. Aku malu. Aku malu sebagai orang berpaspor hijau tua bergambar garuda. Seakan negeri ini tak punya identitas. Absurd. Plin-plan. 'Culun'. Huggh, cabe dech!.

Dulu, ketika aku duduk di bangku sekolah dasar yang berdebu, aku begitu bangga pada bangsa ini, aku bangga pada guruku, aku bangga pada diriku sendiri. Serius. Aku ingat betul pada Bu Maryam, guruku di kelas I SD, beliau tak pernah bosan meyakinkan kami bahwa Indonesia adalah negeri yang sopan, santun dan murah senyum. Yah, aku ingat betul akan hal itu. Membuatku bernostalgia indah. Melegakan. Membanggakan.

Demokrasi? Ketika duduk di kelas 6, aku memang tak tahu banyak tentang demokrasi. Kata ini saja baru aku dengar saat itu. Kata yang begitu asing buatku. Yang aku tahu, demokrasi selalu identik dengan peristiwa Mei '98. Saat Soeharto hengkang dari Istana, di Jalan Veteran. Saat itu, Aku pun merasa tak perlu mencari tahu apa arti demokrasi. Aku merasa cukup dengan obrolan ringan bapak-bapak tua yang kongkow di kedai-kedai kopi di desaku. Memang, bapak-bapak tua itu bukanlah ahli hukum, bukan sarjana, bukan siapa-siapa. Mereka hanyalah pekerja keras di sawah. Tapi, mereka juga sama yakinnya denganku, jika demokrasi adalah sebuah ungkapan untuk mengenang bubarnya rezim Orde Baru.

Namun, belakangan aku sedikit tahu tentang demokrasi. Secuil saja. Hehehe. Hebat, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan jempolan. Sistem inilah yang akan memberangus otoriterianisme, diktatorisme dan pemerintahan tirani. Dengan demokrasilah, persamaan hak dan martabat manusia bisa diwujudkan. Demokrasi akan melahirkan egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan). Ia memang dipopulerkan Barat. Tapi, secara substansial, aku menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Pantas saja Indonesia begitu bangga menyandang predikat negara demokrasi. Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2005, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling demokratis ketiga di dunia setelah Amerika dan Kanada. Organisasi yang memberikan penyematanpun bukan organisasi main-main, bukan organisasi kacangan: Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC). IAPC adalah organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia. Aku juga sempat membaca beritanya pada salah satu headline surat kabar elektronik. Aku pun tersenyum bangga. Aku bangga sebagai orang Indonesia. Aku bangga sebagai anak bangsa.

Bumi memang tak bisa lepas dari rotasi orbitnya. Ia selalu rutin berrevolusi menjelajahi matahari. Ini hukum alam. Demikian juga dengan Indonesiaku, dengan demokrasiku. Indonesiaku telah berubah. Sekarang aku tak bangga ketika orang-orang seantero jagad raya memuja Indonesia sebagai negeri demokratis. Bahkan, aku malu. Teman, jujur aku sangat malu. Serius!. Ini semua bukan tanpa alasan. Hal ini bertolak dari sebuah tragedi memalukan sebagai sebuah bangsa. Tragedi Monas 1 Juni kemarin. Buatku, tragedi berdarah itu tak lebih dari sebuah pagelaran "acakadut bin sontoloyo". Seperti yang anda tahu, sejumlah massa berjubah putih menghantam beberapa orang dengan seruan "Allahu Akbar". Dengan dalih iman, mereka bertindak seperti preman. Aku tidak habis pikir, mengapa mereka bisa bertindak segeram itu. Inikah yang dinamakan Islam? Inikah yang disebuat rahmatan lil 'alamin?. Hugghh, mereka membisu!. Aku memang tidak melihat kejadian tersebut secara langsung di TV. Aku hanya bisa menyaksikannya lewat video downloadan dari Youtube. Jujur, aku miris. Dahiku tak berhenti berkerut. Beberapa orang dari masa FPI (Front Pembela Islam) dan KLI (Komando Laskar Islam) terlihat sadis menghantam masa AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan). Mereka menghujamkan pukulan, tendangan bahkan menggebukkan bambu bendera dan TOA speaker kepada beberapa orang. Mengerikan. Menyedihkan. Memalukan.

Sejarah mencatat, hari itu menjadi hari peringatan Pancasila paling ironis. Beberapa media lokal tanah air menyebut peristiwa kekerasan Monas itu sebagai "Insiden Monas", ada juga yang menyebutnya "Tragedi berdarah 1 Juni". Namun, aku lebih puas menyebutnya sebagai "Hari Demokrasi Mati". Bagiku, ketika perbedaan diselesaikan dengan kekerasan dan polisi tidak bertindak tegas terhadap aktornya, maka demokrasi sebenarnya sudah mati. Kekerasan akan berbalas kekerasan. Korban akan berjatuhan, luka atau tewas. Dan, masyarakat akhirnya ada dalam kekacauan. Kekacauan adalah pertanda demokrasi sudah mati.

Jujur, aku bukan supporter Ahmadiyah. Swerr dech!. Bahkan, aku sangat setuju jika organisasi sesat kelahiran 1925 ini dibubarkan. Aku setuju dengan Soekarno yang berani menolak Ahmadiyah. Aku juga sependapat dengan Muhammad Iqbal yang tidak mempercayai Mirza Ghulam sebagai mujaddid, apalagi sebagai nabi. Terlebih, aku sangat menghargai hasil observasi Bakorpakem yang memvonis sesat Ahamadiyah. Memang, JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) telah menodai Islam. Telah mengobrak-abrik keyakinanku. Mencabik-cabik imanku. Sebuah hal paling fundamental bagiku, bagi umat Islam. Mereka telah berupaya untuk menyakiti perjuangan Rasulullah SAW tercinta. Perjuangan para sahabat dan tabi'in.

Namun, bukan berarti aku setuju dengan langkah geram FPI cs. Bagiku, mereka tetap saja salah. Tindakan anarkis mereka harus dibawa ke meja hijau. Sekali lagi, dengan dalih iman, mereka bertindak seperti preman. Dengan dalih Ahmadiyah, mereka melukai segelintir orang. Negara harus tegas!. Sebagai pentolan, Habib Rizieq dan Munarman harus bertanggungjawab. Kalau perlu, BUBARKAN SAJA FPI!. BUBARKAN JUGA AHMADIYAH!. Negara ini negara hukum Bung, bukan negeri rimba!. Semua warga negara tidak bisa bertindak semau gue dalam menyelesaikan masalah. Dengan alasan apapun, tidak boleh ada milisi sipil. Tidak boleh ada anarkisme. Negeri ini akan kacau-balau. Ingat, Negeri ini negeri beradab, bukan negeri biadab. Negara harus menunjukkan taringnya. Negara tidak boleh kalah dengan kekuatan kelompok manapun, termasuk Islam radikal. Titik segede kelapa!.

Dalam kasus ini, pemerintah SBY juga harus tegas. Jangan bersikap letoy dan banci!. Pelaku kekerasan Monas harus diproses secara hukum. Ahmadiyah pun demikian, walaupun Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri telah kelar, bukan berarti pemerintah lantas lepas tangan. Disatu sisi, pemerintah harus tegas melarang ajaran ahmadiyah. Namun, disisi lain, pemerintah juga harus menjamin hak keselamatan hidup warga negaranya, tanpa pandang bulu, termasuk Ahmadiyah. Inilah demokrasi!.

Oh, ya Friend, tiga hari yang lalu, aku hampir saja berupaya menarik benang merah sebagai sebuah konklusi minor. Yang aku yakini, Indonesia bukanlah negeri demokrasi. Sebenarnya, kita belum siap untuk menjadi negara yang demokratis. Kita belum siap menyikapi sebuah perbedaan. Sikap primitif berkebangsaaan kita masih mendominasi segalanya. Sikap demokrasi Indonesia hanya bisa ditampilkan dalam ajang pilkada, pemilu dan pilpres saja. Menjadikan demokrasi sebagai sebuah sikap hidup bangsa yang dialogis, toleran dan menghormati HAM, Indonesia masih nol. Bagiku, hakikat demokrasi untuk bangsa ini memang telah mati.

Namun, kita harus ingat dan percaya diri, walaupun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bukanlah negara teokrasi. Ia terlalu plural untuk dijadikan sebagai negara agama. Siapa bilang Islam dan demokrasi bertentangan?!. Siapa bilang Islam dan Pancasila tak bisa hidup berdampingan?!. Itu hanyalah hipotase dan magnumopuse tak berkualitas dari seorang Samuel P. Huntington dan F. Fukuyama. Aku sangat yakin demokrasi berbanding lurus dengan spirit Islam. Sekali lagi, aku benar-benar yakin. Karenanya, jangan biarkan Indonesia hidup tanpa demokrasi. Karena ia akan mati. Jangan biarkan indonesiaku mati!. So, jangan biarkan demokrasi mati!. Hidup demokrasi!. Hidup Islam!. Setuju?!